印度尼西亚《1994第12号关于土地及楼宇税的法例》

繁星追梦

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :   
a.  bahwa     pelaksanaan      pembangunan     nasional     telah      menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupannasional, khususnyadibidang perekonomian,   termasuk   berkembangnya    bentuk-bentuk   dan    praktek penyelenggaraan  kegiatan  usaha  yang  belum  tertampung  dalam  Undang undang Perpajakan yang sekarang berlaku;
b. bahwa    dalam    usaha     untuk    selalu     menjaga    agar     perkembangan perekonomian sebagai tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan   pembangunan   yang   bertumpu   pada    Trilogi   Pembangunan sebagaimana  diamanatkan  dalam  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,  dan seiring dengan itudapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitandengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha  yang  terus  berkembang,  diperlukan  langkah-langkah  penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yang telah ada;
c. bahwa  untuk  mewujudkan  hal-hal  tersebut,  dipandang  perlu  mengubah beberapa ketentuandalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
Mengingat      :    1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  (Lembaran  Negara  Tahun   1983  Nomor  49,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun  1994 (Lembaran Negara Tahun  1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun  1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara  Tahun  1985  Nomor  68,Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3312);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :   UNDANG-UNDANG      TENTANG     PERUBAHAN     ATAS     UNDANG
UNDANG  NOMOR   12  TAHUN   1985  TENTANG  PAJAK  BUMI  DAN
BANGUNAN

Pasal I
Mengubah beberapa ketentuandalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentangPajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah,sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3
(1)  Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objekpajak yang :
a.  digunakan   semata-mata  untuk  melayani   kepentingan  umum  di bidang   ibadah,   sosial,   kesehatan,   pendidikan   dan   kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkanuntuk memperoleh keuntungan;
b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belumdibebani suatu hak;
d. digunakan  oleh perwakilan  diplomatik, konsulat berdasarkan  asas perlakuan timbal balik;
e.  digunakanoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
(2)  Objek  Pajak  yang  digunakan  oleh  negara  untuk  penyelenggaraan pemerintahan,  penentuan  pengenaan  pajaknya   diatur   lebih   lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3)  Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkansebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)  Penyesuaian   besarnya  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak sebagaimana   dimaksud   pada    ayat   (3)    ditetapkan   oleh    Menteri Keuangan” .

2. Ketentuan Pasal 17 dihapus
3. Ketentuan Pasal 23 diubah,sehingga Pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23
Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlakuketentuandalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun  1994  (Lembaran Negara  Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya” .
4. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

Pasal II
Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telahada dibidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor  12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tetap berlakusepanjangtidak bertentangan  dan  belum   diatur  dengan  peraturan  pelaksanaan   yang  baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal III
Undang-undang inidapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang undang Pajak Bumi dan Bangunan” .

Pasal IV
Undang-undang ini mulai berlakupadatanggal 1 Januari 1995.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang- undang   ini   dengan   penempatannya   dalam   Lembaran   Negara   Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd
S O E H A R T O
Diundangkandi Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 62

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

UMUM

Negara Republik  Indonesia adalah negara hukumberdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar   1945  yang  menjunjung  tinggi  hak   dan  kewajiban  setiap  orang,  oleh  karena  itu menempatkan     perpajakan   sebagai   salah   satu   perwujudan   kewajiban   kenegaraan   dalam kegotongroyongannasional sebagai peran serta masyarakatdalam membiayai pembangunan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar  1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlakusejak tahun  1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi   dan/atau  perolehan  manfaat   atas  bumi  dan/atau  kepemilikan,  pengusaan   dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.
Pada  hakekatnya,  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  salah  satu  sarana perwujudan kegotongroyongannasionaldalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhikewajiban pembayaran pajak. Setelah hampir satu dasawarsaberlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah  Objek  Pajak  serta  untuk menyelaraskan pengenaan pajak  dengan amanat   dalam   Garis-Garis   Besar   Haluan   Negara,    dirasakan    sudah    masanya    untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.
Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang ini adalahsebagai berikut :
a.  Menunjang  kebijaksanaan  pemerintah  menuju  kemandirian  bangsa  dalam  pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasaldaripenerimaan pajak;
b. Lebih memberikan kepastian hukum dankeadilan bagi masyarakatuntuk berpartisipasidalam pembiayaan pembangunan sesuai dengankemampuannya.
Dengan   berlandaskan   pada   arah   dan   tujuan   penyempurnaan    tersebut,    maka    dalam penyempurnaan  Undang-undang  Nomor   12   Tahun   1985   perlu  diatur  kembali  ketentuan

ketentuan mengenaiPajak Bumi dan Bangunan yang dituangkandalam Undang-undang tentang Perubahan  atas Undang-undang Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut:
a. Untuk  lebih  memberikan   keadilan  dalam  pengenaan  pajak,   diatur  ketentuan  mengenai besarnya Nilai Jual ObjekPajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak;
b. Memperjelasketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilanpajak. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Angka 1

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksuddengantidak dimaksudkanuntuk memperoleh keuntunganadalahbahwa objek pajak  itu  diusahakan untuk melayani  kepentingan umum,  dan nyata-nyata tidak ditujukanuntuk mencari keuntungan.
Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah,  sosial, kesehatan, pendidikan,  dan kebudayaannasional tersebut.
Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Contoh :
-   pesantren atau sejenis dengan itu;
-   madrasah;
-   tanah wakaf;
-   rumahsakit umum.

Ayat (2)
Yang   dimaksud   dengan    objek   pajak    dalam   ayat   ini    adalah   objek   pajak   yang dimiliki/dikuasai/digunakan   oleh   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintah   Daerah   dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  pajak  negara  yang  sebagian  besar  penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang jugadinikmatioleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeah.
Oleh sebabituwajar Pemerintah Pusat jugaikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau  badan yang digunakanoleh negara, kewajiban perpajakannyatergantung pada perjanjian yang diadakan.

Ayat (3)

Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa ObjekPajak, yang diberikan Nilai Jual ObjekPajak hanya salah satu ObjekPajak yang nilainya terbesar, sedangkan ObjekPajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Contoh :
1. Seorang Wajib Pajakhanya mempunyai ObjekPajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :
-   Nilai Jual ObjekPajak Bumi ..............................                  Rp 3.000.0000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak Kena Pajak .....................                 Rp 8.000.0000,00
Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka ObjekPajak tersebut tidak dikenakanPajak Bumi dan Bangunan.
2. Seorang Wajib Pajak mempunyai  dua ObjekPajak berupabumidan bangunan masing- masing di Desa A dan Desa B dengan nilai sebagai berikut :
a.  Desa A

-   Nilai Jual ObjekPajak Bumi        Rp. 8.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak Bangunan        Rp. 5.000.000,00
Nilai Jual ObjekPajak untuk Penghitungan Pajak :        
-   Nilai Jual ObjekPajak Bumi        Rp. 8.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak Bangunan        Rp. 5.000.000,00(+)
-   Nilai Jual ObjekPajak sebagaidasar        
pengenaan pajak ............................................        Rp13.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak ..................................        Rp. 8.000.000,00(-)
-   Nilai Jual ObjekPajak untuk        
Penghitungan Pajak ......................................        Rp. 5.000.000,00
b. Desa B        
-   Nilai Jual ObjekPajak Bumi        Rp. 5.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak Bangunan        Rp. 3.000.000,00

Nilai Jual ObjekPajak untuk Penghitungan Pajak :
-   Nilai Jual ObjekPajak Bumi .............................              Rp. 5.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak Bangunan ....................                Rp. 3.000.000,00(+)
-   Nilai Jual ObjekPajak sebagaidasar
pengenaan pajak ..............................................                Rp. 8.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak
Tidak Kena Pajak                                                              Rp.               0,00(-)
-   Nilai Jual ObjekPajak untuk
Penghitungan Pajak ........................................                 Rp. 8.000.000,00
Untuk ObjekPajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual ObjekPajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telahdiberikan untuk ObjekPajak yang berada di Desa A.
3. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :
a.  Objek I
-   Nilai Jual ObjekPajak Bumi                                            Rp. 4.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak Bangunan                                    Rp. 2.000.000,00 Nilai Jual ObjekPajak untuk Penghitungan Pajak :
-   Nilai Jual ObjekPajak Bumi ............................               Rp. 4.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak Bangunan ....................                Rp. 2.000.000,00(+)
-   Nilai Jual ObjekPajak sebagaidasar
pengenaan pajak .............................................                 Rp. 6.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak
Tidak Kena Pajak ..........................................                  Rp. 8.000.000,00
Karena Nilai Jual Objek Pajak berada di bawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka ObjekPajak tersebut dikenakanPajak Bumi dan Bangunan.
b. Objek II
-   Nilai Jual ObjekPajak Bumi                                            Rp. 4.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak Bangunan                                    Rp. 1.000.000,00 Nilai Jual ObjekPajak untuk Penghitungan Pajak :
-   Nilai Jual ObjekPajak Bumi ......................                     Rp. 4.000.000,00
-   Nilai Jual Objekpajak Bangunan ...............                      Rp. 1.000.000,00(+)
-   Nilai Jual ObjekPajak sebagaidasar
pengenaan pajak ........................................                      Rp. 5.000.000,00
-   Nilai Jual ObjekPajak
Tidak Kena Pajak ........................................                     Rp.               0,00(-)
-   Nilai Jual ObjekPajak untuk
Penghitungan Pajak ...................................                      Rp. 5.000.000,00

Ayat (4)

Berdasarkan  ketentuan  ini  Menteri  Keuangan   diberikan  wewenang  untuk  mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dengan  mempertimbangkan  perkembangan  ekonomi  dan  moneter  serta  perkembangan harga umum objekpajak setiaptahunnya.

Angka 2
Dengan dihapuskannya Pasal  17, ketentuan banding Pajak Bumi dan Bangunan mengikuti ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun  1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566).

Angka 3 Pasal 23
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah antara lain Undang undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Angka 4

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas
Pasal III

Cukup Jelas
Pasal IV

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3569