印度尼西亚 2021年第36号政府令《工资支付规定》（2023年51号修订）
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2023TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :a.bahwa untukmelaksanakanketentuan Pasal 88C dan Pasal88Ddalam Pasal81angka28 Undang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan Upah minimum;
b.bahwa untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan stabilitas ekonominasional serta memperhatikan dinamika perkembangan hubungan industrial,ketentuan mengenai Upah minimum sebagaimana telah diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor36Tahun2021tentang Pengupahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
Mengingat
1.Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003Nomor39,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja Menjadi Undang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
4.PeraturanPemerintahNomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021Nomor46,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6648);
MEMUTUSKAN:
MenetapkanERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN2021 TENTANG PENGUPAHAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6648)diubah sebagai berikut:
1.Di antara ayat (1)dan ayat (2)Pasal 24 disisipkan 1 (satu)ayat,yakni ayat (1a)sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
(1)Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1)berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu)tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
(1a)Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu)tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum.
(2)Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu)tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.
2.Ketentuan ayat (1)dan ayat (3)Pasal 25 diubah dan ketentuan Pasal 25 ayat (4)dan ayat (5)dihapus,sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1)Upah minimum terdiriatas:
a.Upah minimum provinsi;dan
b.Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat
tertentu.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksudpada ayat(1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
(3) Penetapan Upah minimum dilakukan bagi:
a.provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki
Upah minimum;
b.kabupaten/kota yang belum memiliki Upah
minimum;atau
c.provinsiataukabupaten/kotahasilpemekaran.
(4) Dihapus
(5) Dihapus.
3.KetentuanPasal26diubahsehinggaberbunyisebagai berikut:
Pasal 26
(1)Provinsiataukabupaten/kotayangmemilikiUpah minimumsebagaimanadimaksuddalamPasal25 ayat (3)huruf a melakukan penyesuaian nilai Upah minimum setiap tahun.
(2)Penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung menggunakan formula penghitungan Upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi,dan indeks tertentu.
(3)Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang disimbolkan dengan a merupakan variabelyangmewakilikontribusitenagakerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.
(4) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sebagai berikut:
UM(t+1)=UM(t)+Nilai PenyesuaianUM(t+1)
(5)Nilaipenyesuaian Upahminimumdalamformula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dihitung sebagai berikut:
Nilai PenyesuaianUM(t+1)={Inflasi+(PE×a)}×UM(t)
(6)Simbol a sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakanvariabelyangberadadalamrentang nilai 0,10 (nol koma satu nol)sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).
(7) Simbolasebagaimanadimaksudpadaayat(6) ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi ataudewanpengupahankabupaten/kotadengan mempertimbangkan:
a.tingkat penyerapan tenaga kerja;dan
b.rata-rata atau median Upah.
(8)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),dalam menentukan a dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisiketenagakerjaan.
(9)Jika nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)lebih kecil atau sama dengan0 (nol),Upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai Upah minimum tahun berjalan.
(10)Datayang digunakanuntukpenghitungannilaipenyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksudpada ayat (5) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
4.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua)pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehinggaberbunyi sebagai berikut:
Pasal 26A
(1)Dalam hal nilai Upah minimum tahun berjalan pada wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten/kota,nilai penyesuaian Upah minimum dihitung dengan ketentuan:
Nilai PenyesuaianUM(t+1)=PExaxUM(t)
(2)Simbol a sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakanvariabelyangberadadalamrentang nilai0,10(nolkomasatunol)sampaidengan 0,30 (nol koma tiga nol).
(3)Simbolasebagaimanadimaksudpadaayat(2) ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi ataudewanpengupahankabupaten/kotadengan mempertimbangkan:
a.tingkatpenyerapantenagakerja;dan
b.rata-rataataumedianUpah.
(4)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dalam menentukan a dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
(5)Jikapertumbuhanekonomisebagaimanadimaksud pada ayat(1)bernilai negatif,nilai Upah minimum tahunberikutnya ditetapkan sama dengan nilai Upah minimum tahun berjalan.
(6)Data yang digunakan untuk penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Pasal 26B
HasilpenghitungannilaiUpahminimumyang akan ditetapkan dapat dibulatkan ke atas hingga satu satuan rupiah.
5. Ketentuan ayat (2),ayat (3),dan ayat (4)Pasal 27 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
(1)Gubernur wajib menetapkanUpah minimum provinsi setiap tahun.
(2)Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum.
(3)Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsidilakukansesuaiformulapenghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
(4) Dalam halnilaiUpahminimumprovinsi tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagirata-rata banyaknyaanggotarumahtangga yang bekerja pada provinsi,penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1).
6.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
(1)Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.
(2)Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)direkomendasikankepadagubernurmelalui dinasyangmenyelenggarakanurusanpemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(3) Dalam hal hasilrekomendasi dewanpengupahan provinsisebagaimanadimaksudpadaayat(2)tidak sesuai formula penghitungan Upah minimum, gubernur menetapkan Upah minimum provinsi
denganketentuan:
a.bagi daerahyang nilai Upah minimum provinsi pada tahun berjalan belum melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja padaprovinsi,Upah minimum provinsiditetapkan berdasarkan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5);atau
b.bagidaerahyangnilaiUpahminimumprovinsi pada tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi, Upah minimum provinsiditetapkan berdasarkan formula penghitungan Upah minimum sebagaimanadimaksuddalamPasal26ayat(4) dan penghitungan nilai penyesuaian Upahminimumsebagaimanadimaksuddalam
Pasal 26A ayat(1).
7.DiantaraPasal28danPasal29disisipkan 1(satu)pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28A
(1)Dalamhalterdapatprovinsihasilpemekaran:
a.Upah minimum provinsi yang berlaku untuk pertama kali menggunakan Upah minimum provinsi yang berlaku pada provinsi induk;
b.penetapan Upah minimum provinsi pertama kali
dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur
paling lambat tanggal 21 November tahun
berjalan;dan
C.penyesuaian Upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernurpalinglambattanggal21November tahun berikutnya.
(2)PenetapanUpahminimumprovinsipertamakali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, sebesar nilai Upah minimum provinsi induk.
8.Ketentuanayat(2)Pasal29diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
(1)Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.
(2) Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu,hari libur nasional,atau hari libur resmi,Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau penjabat gubernur 1(satu)hari sebelum hari Minggu,hari libur nasional, atau hari libur resmi.
(3)Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat(2)berlakuterhitungmulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
9. KetentuanPasal30diubahsehinggaberbunyisebagai berikut:
Pasal 30
(1)Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
(2) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bagi
a.kabupaten/kota yang belum memiliki Upah
minimum;
b.kabupaten/kota yang telah memiliki Upah
minimum;
c.kabupaten/kota hasil pemekaran;atau
d.kabupaten/kota yang telah memiliki Upah
minimum padaprovinsi hasilpemekaran.
10.Ketentuanayat(2)Pasal31diubahsehinggaberbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
(1)Upahminimumkabupaten/kotaditetapkansetelah penetapan Upah minimum provinsi.
(2)Penetapan Upah minimum kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kotalebihtinggidariUpahminimum provinsi.
11.Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua)pasal, yakni Pasal 31A dan Pasal 31B sehinggaberbunyi sebagai berikut:
Pasal 31A
(1)Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum sebagaimana dimaksuddalamPasal30ayat(2)hurufaharus memenuhi syarat tertentu.
(2)Syarat tertentusebagaimanadimaksud padaayat(1) yaitu:
a.rata-ratapertumbuhan ekonomikabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga)tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi;atau
b.nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3(tiga)tahunterakhirdaridatayangtersedia pada periode yang sama,selalu positif,dan lebih tinggi dari nilai provinsi.
(3)Dalamhalsyarattertentusebagaimanadimaksud padaayat(2)tidakterpenuhi,gubernurtidakdapat menetapkanUpahminimumbagikabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) Data pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Pasal 31B
(1)Penghitungan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)huruf a,menggunakan formula penghitungan Upah minimum.
(2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud padaayat(1)berdasarkan kondisiekonomi dan ketenagakerjaan yang memuat variabel:
a.paritas daya beli;
b.tingkatpenyerapantenagakerja;dan
c.median Upah.
(3) Dataparitas dayabeli,tingkatpenyerapantenaga kerja,dan median Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
12.Ketentuan ayat (1)huruf a Pasal 32 diubah dan ketentuan Pasal32ayat(3)dihapus,sehinggaPasal32berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1)Penghitungan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal30ayat(2)huruf adilakukandengan tahapan sebagai berikut:
a.menghitung nilai relatif Upah minimum
kabupaten/kota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli,
dengan formula sebagai berikut:
b.menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsiberdasarkanrasiotingkatpenyerapan tenaga kerja,dengan formula sebagai berikut:
c.menghitung nilai relatif Upah minimumkabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio median Upah,dengan formula sebagai berikut:
d.menghitung rata-rata nilai relatif UMK sebagaimana dimaksudpadahurufa,hurufb, dan huruf c,dengan formula sebagai berikut:
(2)Variabel paritas daya beli,tingkat penyerapan tenaga kerja,dan median Upah sebagaimana dimaksudpada ayat (1)masing-masing dihitung berdasarkan nilai rata-rata 3(tiga)tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama.
(3)Dihapus.
13.Ketentuan Pasal 33 diubahsehingga berbunyisebagai berikut:
Pasal 33
(1)Penghitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(2)HasilpenghitunganUpahminimumkabupaten/kota sebagaimana dimaksudpada ayat (1)disampaikan kepada bupati/wali kota.
(3) Dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kotasamaataulebihrendahdariUpah minimum provinsi,bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah minimum kabupaten/kotakepadagubernur.
(4) Dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upahminimum provinsi,bupati/wali kota merekomendasikan hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidang ketenagakerjaan provinsi.
Gubernur menetapkan Upah minimumkabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari bupati/wali ayat (4).
Dalamhal
kota sebagaimana dimaksud pada hasilrekomendasibupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai formula penghitungan Upah minimum, gubernur tidak dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
14.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
(1)Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang telahmemilikiUpahminimumkabupaten/kota
sebagaimanadimaksuddalam Pasal30ayat(2)
hurufb dilakukan dengan penyesuaian nilai
Upah minimum.
(2)PenghitunganpenyesuaiannilaiUpahminimum kabupaten/kota dilakukan sesuai formula
penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)dan penghitungan nilaipenyesuaianUpahminimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5)
(3)DalamhalnilaiUpahminimumkabupaten/kota tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota,penghitungannilaipenyesuaianUpahminimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukansesuaiketentuansebagaimana dimaksud dalamPasal 26A ayat (1).
(4)PenghitunganpenyesuaiannilaiUpahminimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
(5)Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud padaayat(2)danayat(3)disampaikankepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
15.DiantaraPasal34danPasal35disisipkan3(tiga)pasal, yakni Pasal 34A,Pasal 34B,dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34A
(1)Gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahanprovinsidalammenetapkanUpah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5).
(2)Dalam hal Upah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh bupati/wali kota tidak sesuai formulapenghitunganUpahminimum,gubernur:
a.menetapkan Upah minimum kabupaten/kota yang nilainya sesuai dengan nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan;atau
b.menetapkan Upah minimum kabupaten/kota:
1)bagi daerah yang nilai Upah minimumkabupaten/kota pada tahun berjalan belum melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota, Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan formula penghitunganUpah minimum sebagaimana dimaksuddalam Pasal26 ayat(4)dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5);atau
2)bagi daerah yang nilai Upah minimum kabupaten/kota pada tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota, Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat(4)dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1).
Pasal 34B
Upah minimum bagi kabupaten/kota hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)hurufc, untuk pertama kaliberlaku:
a. Upahminimumkabupaten/kotainduk;atau
b.Upah minimum provinsi,jika tidak terdapat
Upah minimum kabupaten/kota induk.
Pasal 34C
Upah minimum bagi kabupaten/kota yang telahmemiliki Upah minimum pada provinsi hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)huruf d, untukpertamakalimenggunakanUpahminimum kabupaten/kota sebelumpemekaran provinsi.
16.Ketentuan Pasal35ayat(1)dihapussertaayat(3)dan ayat(5)Pasal35diubah,sehinggaPasal35berbunyi sebagai berikut
Pasal 35
(1)Dihapus
(2)Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat padatanggal30Novembertahunberjalan.
(3)Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada hariMinggu,hariliburnasional,atauharilibur resmi,Upahminimumkabupaten/kotaditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau penjabat gubernur 1 (satu)hari sebelum hari Minggu, hari liburnasional,atau hari liburresmi.
(4)Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3)berlakuterhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(5)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)dan ayat (3)tidak boleh bertentangan dengan
kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.
17.Setelah huruf c ayat (2)Pasal 71 ditambahkan 1 (satu)huruf,yakni hurufd dan setelah huruf b ayat (3)Pasal 71 ditambahkan 1(satu)huruf,yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71
(1)Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka:
a.perumusan kebijakan pengupahan;dan
b. penyusunan dan pengembangan sistem
pengupahan.
(2)Dewanpengupahanprovinsibertugasmemberikan sarandanpertimbangan kepadagubernurdalam rangka:
a.penetapanUpahminimumprovinsi;
b.penetapanUpahminimumkabupaten/kotabagi kabupaten/kota yang mengusulkan;
C. penyiapan bahan perumusanpengembangan sistempengupahan;dan
d.penerapanUpahminimum serta struktur dan skala Upah di Perusahaan padatingkat provinsi. (3)Dewan pengupahan kabupaten/kota bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada
bupati/wali kota dalam rangka:
a.pengusulanUpahminimumkabupaten/kota;
b.penyiapan bahan perumusan pengembangan
sistempengupahan;dan
C. penerapanUpahminimumsertastrukturdan skala Upah di Perusahaan pada tingkat kabupaten/kota.
18.Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu)bab, yakni BAB XIIIA sehinggaberbunyi sebagai berikut:
BAB XIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN
19.Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan
3 (tiga)pasal,yakni Pasal 81A,Pasal 81B,dan Pasal 81C sehinggaberbunyi sebagai berikut:
Pasal 81A
(1)Upah minimum Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Negara.
(2) UpahminimumIbuKotaNusantarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan diumumkanpalinglambattanggal21November tahun berjalan.
(3)UpahminimumIbuKotaNusantarasebagaimana dimaksudpadaayat(2),berlakuterhitungmulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(4)Setelah penetapan Upah minimum Ibu Kota Nusantarasebagaimanadimaksudpadaayat(2), penetapan Upah minimum Ibu Kota Nusantara tahun berikutnya dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum
Pasal 81B
(1)Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan penetapan dan penyesuaian Upah minimum Ibu Kota Nusantara dapat berkoordinasi dengan kementerian yangmenyelenggarakanurusanpemerintahandi bidang ketenagakerjaan dan/atau pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.
(2)Koordinasisebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilakukan dalam hal belum tersedianya:
a.data yang digunakan untuk penetapan dan
penyesuaian Upahminimum;dan/atau
b.lembagayangdiperlukandalampenetapandan penyesuaian Upah minimum.
(3) Datadanlembagasebagaimanadimaksudpada ayat (2)wajib tersedia paling lama 3 (tiga)tahun sejak penetapan pemindahan Ibu Kota Negara.
(4)Dalam hal data dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah tersedia,penyesuaian
Upah minimum Ibu Kota Nusantaradilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 81C
SetelahpenetapanpemindahanIbuKotaNegaradan sebelumUpahminimumIbuKotaNusantaramulai berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A,untuk pertama kali Upah minimum yang berlaku di Ibu Kota NusantarasesuaidenganUpahminimumKabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yangditetapkanolehGubernurProvinsiKalimantan Timur.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 10November2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10November2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 146
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DeputiBidang Perundang-undangan dan SFKR₆Administrasi Hukum,
SK No 187403 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR51TAHUN2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
I. UMUM
Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan,salah satunya untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,dinamis,dan berkeadilan.Kebijakan pengupahan tersebut antara lain mencakup kebijakanpenetapanUpahminimumolehgubernursetiaptahundan kebijakanpenyusunan danpenerapan struktur dan skala Upah di Perusahaan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,telah mengubah beberapa ketentuan pengupahan khususnya yang terkait dengan Upah minimum. Perubahan pokokdalamketentuanUpahminimumtersebutmengenai formula yang digunakan untuk menghitung Upah minimum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa formula penghitungan Upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi,inflasi,dan indeks tertentu.Ketiga variabel tersebut dimaksudkan untuk dapat menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan di sisi lain juga dapat memberikan peluang bagi dunia usaha agar tetapmempunyai daya saing.
Adapun pemberlakuan Upah minimum diatur bahwa pada dasarnya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari1 (satu)tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.Namun demikian,ketentuan tersebut tidak dimaksudkan menutup peluang bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu)tahun yang memiliki kualifikasi tertentu yangdisyaratkandalam suatupekerjaan/jabatan,untukmendapatkan Upah di atas Upah minimum.
Selainhal-haltersebutdiatas,dalamperkembangansaatinidan seiring dengan adanya pembentukan daerah-daerah baru karena pemekarantermasukterbentuknyaIbuKotaNusantarasertauntuk mengakomodir daerah-daerah yang belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kebijakan
pemerintah dalam melakukan penghitungan,penetapan, dan
pemberlakuan Upah minimum di daerah-daerah tersebut.
Kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,dalam implementasinya perlu mendapat dukungan dari dewan pengupahan di daerah,baik yang terkait dengan Upah minimum maupun struktur dan skalaUpah.Olehkarenaitu,upayapenguatandewanpengupahandi daerah dengan menambahkan kewenangannya menjadi penting,yaitu tidak hanya terkait dengan Upah minimum tetapi jugamengenai pelaksanaan struktur dan skala Upah.
Berdasarkanhal-haltersebut diatas,perludilakukanperubahan terhadapsebagianketentuanyangadadalamPeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Tujuan perubahan Peraturan Pemerintah tersebut diarahkan untuk:1)memberikan penghargaan bagi Pekerja/Buruh atas kontribusinya terhadappertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bersangkutan;2)menjaga daya beli Pekerja/Buruh yang pada akhirnyadapatmenyerapbarangdanjasayangdiproduksioleh Pengusaha;3)memberikankepastiankenaikanUpahminimumbagi Perusahaan,sehingga dapat terjamin kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh;dan 4)mewujudkan iklim usaha yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.Berkaitan dengan tujuan tersebut maka ruang lingkup perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 ini mencakupperubahan atas ketentuan mengenai formulapenghitunganUpahminimum,penetapandanpemberlakuan Upah minimum,sertapenguatan peran dewan pengupahan di daerah.
II. PASALDEMIPASAL Pasal I
Angka1
Pasal 24
Ayat(1)
Cukupjelas.
Ayat (1a)
Yangdimaksuddengan“kualifikasitertentu”,antara lain pendidikan,kompetensi,dan pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan,dan/atau persyaratan lain yang
dibutuhkan oleh Perusahaan.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Angka2
Pasal 25
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 26
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan“UM(t+1)”adalahUpah minimum yang akan ditetapkan.
Yang dimaksud dengan“UM(t”adalah Upah minimum tahun berjalan.
Yang dimaksud dengan“Nilai Penyesuaian UM(t+1)” adalah nilai penyesuaian Upah minimum yangakan
ditetapkan
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan“inflasi”adalah inflasi provinsi yang dihitung dari perubahan indeks harga konsumen periodeSeptembertahunberjalanterhadapindeks harga konsumen periode September tahun sebelumnya (dalam persen).
Yang dimaksud dengan “PE”adalah pertumbuhan ekonomiyaitu:
a. bagi provinsi,dihitung dariperubahanproduk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal I,kuartal II,kuartal III tahun berjalan,dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap produkdomestikregionalbrutohargakonstan provinsi kuartal I,kuartal Ⅱ,kuartal II tahunsebelumnya,dankuartalIVpada2(dua) tahun sebelumnya (dalam persen).
b. bagi kabupaten/kota,dihitung dari perubahan produkdomestikregionalbrutohargakonstan kabupaten/kota tahun sebelumnya terhadap produkdomestikregionalbrutohargakonstan kabupaten/kota 2 (dua)tahun sebelumnya (dalam persen).
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Yang dimaksud dengan“tingkat penyerapan tenaga kerja”adalahhitungan pengurangan angka 1 (satu) dengan tingkat pengangguran terbuka pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatankerjanasional padabulan Agustus paling lama 3 (tiga)tahun terakhir dari data yang tersedia.
Hurufb
Yangdimaksuddengan“rata-rataUpah”adalah rata-rata Upah Pekerja/Buruh di luarpenyelenggara negara pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatankerjanasional padabulan Agustus paling lama 3(tiga)tahun terakhir dari data yang tersedia. Yangdimaksuddengan“medianUpah”adalah median UpahPekerja/Buruh di luar penyelenggara negara pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatankerja nasional pada bulan Agustus paling lama 3 (tiga)tahun terakhir dari data yang tersedia.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 26A
Ayat (1)
Yangdimaksuddengan“rata-ratakonsumsirumah tangga”adalahperkalianantararata-ratakonsumsi perkapitaperbulandenganrata-ratabanyaknya anggotarumah tangga yang dihitung dari survei sosial ekonominasionalbulan Maret setiaptahunnya.
Yang dimaksud dengan“rata-rata banyaknya anggota rumahtanggayangbekerjapadaprovinsiatau kabupaten/kota”adalahrata-ratabanyaknyaorang yang bekerja per rumah tangga di tingkat provinsi atau kabupaten/kotayangdihitungdari survei sosial ekonominasionalbulan Maret setiaptahunnya.
Dalam ketentuan ini,rata-rata konsumsi rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi digunakan untuk penghitungan Upah minimum provinsi.
Dalam ketentuan ini,rata-rata konsumsi rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota digunakan untuk penghitungan Upah minimum kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 26B
Dalam ketentuan ini dibulatkan ke atas hingga satu satuan rupiah,contohnya:
a.Rp2.950.935,56(duajuta sembilanratuslimapuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh enam sen)dibulatkan ke atas menjadiRp2.950.936 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
b. Rp2.950.935,12(dua jutasembilanratuslimapuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dua belas sen)dibulatkan ke atas menjadi Rp2.950.936 (dua juta sembilanratuslimapuluhribusembilanratustiga puluh enam rupiah).
Angka 5
Pasal 27
Ayat (1)
Cukupjelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan“rata-rata konsumsi rumah tangga”adalah perkalian antara rata-rata konsumsi per kapita per bulan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di tingkat provinsi yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret
setiap tahunnya.
Yang dimaksud dengan“rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi”adalah rata-rata banyaknya orang bekerja per rumah tangga di tingkat provinsi yang dihitung dari survei ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.
Dalam ketentuan ini,rata-rata konsumsi rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi digunakan untuk penghitungan Upah minimum provinsi.
Angka 6
Pasal 28 Cukup
Angka 7
Pasal 28A Cukup
Angka 8
Pasal 29
Cukup
jelas.
jelas.
jelas.
Angka 9
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum” adalah
kabupaten/kota yang belum pernah menetapkan Upah minimum atau kabupaten/kota yang padatahun-tahun sebelumnya pernah menetapkan Upah minimum akan tetapi pada tahun berikutnya tidak menetapkan Upah minimum akibat tidak memenuhi syarat tertentu,akan tetapi pada tahun berjalan kabupaten/kota yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menetapkan Upah minimum.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota hasil
pemekaran” adalah kabupaten/kota yang
dilakukan pemekaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan“kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum pada provinsi hasil pemekaran”adalah kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum kabupaten/kota pada provinsi induk, yang kemudian secara
administratif ikut tergabung ke dalam provinsi hasil pemekaran.
Angka 10
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 31A
Cukup jelas.
Pasal 31B
Ayat(1)
Cukup jelas Ayat(2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan“tingkat penyerapan tenaga kerja”adalah hitungan pengurangan angka 1 (satu) dengan tingkat pengangguran terbuka pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus paling lama 3 (tiga)tahun terakhir dari data yang tersedia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan“median Upah”adalah median Upah Pekerja/Buruh diluar penyelenggaranegara pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus paling lama 3 (tiga)tahun terakhir dari data yang tersedia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka12
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “UMK(F1)”adalah nilai
Upah minimum kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan faktor paritas daya beli.UMK merupakan singkatan dari Upah minimum kabupaten/kota.
Yangdimaksuddengan“PPPKab/Kota”adalah rata-rata paritas daya beli 3 (tiga)tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan.PPP merupakansingkatandaripurchasingpower
parity.
Yang dimaksud dengan“PPP Provinsi”adalah rata- rata paritas daya beli 3 (tiga)tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “UMP(t)”adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan. UMP merupakan singkatan dari Upah Minimum Provinsi.
Hurufb
Yang dimaksud dengan“UMK(F2)”adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkanfaktortingkatpenyerapan tenagakerja.
Yang dimaksud dengan“1-TPT Kab/Kota”adalah rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga)tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan.TPT merupakan singkatan dari Tingkat Pengangguran Terbuka.
Yang dimaksud dengan“1-TPT Provinsi”adalahrata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga)tahun terakhir pada provinsi yangbersangkutan.
Yangdimaksuddengan“UMP(t)”adalahUpah minimum provinsitahun berjalan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan“UMK(F3)”adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor median UpahPekerja/Buruh di luar penyelenggara negara.
Yang dimaksud dengan“Median Upah Kab/Kota” adalah rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara 3 (tiga)tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan“Median Upah Provinsi” adalah rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara 3 (tiga)tahun terakhir padaprovinsi yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “UMP(t)”adalah Upah minimum provinsitahun berjalan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan“UMK(t+1)”adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota yang akan ditetapkan
Yangdimaksuddengan“UMK(F1”adalahnilai
Upah minimum kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan faktor paritas daya beli.
Yang dimaksud dengan“UMK(F2)”adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota denganmempertimbangkanfaktortingkatpenyerapan tenagakerja.
Yang dimaksud dengan“UMK(F3)”adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Dihapus.
Angka13
Pasal33
Cukup jelas.
Angka14
Pasal34
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Yangdimaksuddengan“rata-ratakonsumsirumah tangga”adalah perkalian antara rata-rata konsumsi perkapitaperbulandenganrata-ratabanyaknya anggota rumah tangga di tingkat kabupaten/kota yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiaptahunnya.
Yang dimaksud dengan“rata-rata banyaknya anggotarumahtanggayangbekerjapadakabupaten/kota” adalah rata-rata banyaknya orang bekerja per rumahtangga di tingkat kabupaten/kota yang dihitung darisurveisosialekonominasionalbulanMaretsetiaptahunnya.
Dalam ketentuan ini,rata-rata konsumsi rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota digunakan untuk penghitungan Upah minimum kabupaten/kota.
Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 34A
Cukup jelas.
Pasal 34B
Cukup jelas.
Pasal 34C
Cukup jelas.
Angka16
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka17
Pasal 71
Ayat (1)
Dalamrangkamemberikansarandanpertimbangan kepada pemerintah,dewan pengupahan nasional dapat melakukanberbagaikegiatansepertikajian,analisis, koordinasi,dan kerja sama dengan pihak terkait.
Ayat (2)
Dalamrangkamemberikansarandanpertimbangan kepadagubernur,dewanpengupahanprovinsi dapat melakukanberbagaikegiatansepertikajian,analisis, koordinasi,dan kerja sama dengan pihak terkait.
Ayat (3)
Dalamrangkamemberikansarandanpertimbangan kepada bupati/wali kota, dewan pengupahankabupaten/kotadapatmelakukanberbagai kegiatan seperti kajian,analisis,koordinasi,dan kerja sama dengan pihak terkait.
Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 81A
Cukup jelas.
Pasal 81B
Cukup jelas.
Pasal 81C
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6899
SK No 187414 A
页:
[1]